Sistem Politik dan Kebijakan Komunikasi: Relevansi, Ragam, Dimensi dan Karakter Kebijakan Komunikasi

Paper ini disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan Kebijakan dan Regulasi Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY Tahun Akademik 2019/2020

Relevansi antara Sistem Politik dengan Kebijakan Komunikasi

Sistem politik adalah bagian dari sistem sosial. Sistem politik dipahami oleh masyarakat dan berkaitan dengan kekuasaan yang wujudnya berbentuk proses pembuatan keputusan. Sistem politik juga dipahami sebagai usaha yang dilakukan masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai kebaikan bersama. Terjadinya dalam sistem politik berbagai proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sistem politik dengan lingkungan sekitarnya sangat erat dan sistem politik hidup berkembang dalam masyarakat. Sistem politik mempengaruhi dan dipengaruhi dari lingkungan dimana sistem tersebut tumbuh. Sistem politik harus memliki enam kemampuan (kapabilitas), yaitu kapabilitas ekstraktif, kapabilitas regulatif, kapabilitas distributif, kapabilitas responsif, dan kapabilitas domestik dan internasional.

Sebuah kebijakan komunikasi menjadi kesaatuan dari kebijakan publik. Komunikasi juga merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik secara sederhana dapat dipahami sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan (Thomas dalam Syafei (2011:115)). Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, bukan oleh organisasi selain pemerintah dan kebijakan publik berisi dengan pilihan boleh dan tidak boleh dilakukan oleh badan pemerintahan. (Subarsono, 2005: 2)

TVRI adalah sebuah saluran televisi pertama di Indonesia yang mengudara pertama kali pada 24 Agustus 1962. TVRI sebagai stasiun tv pertama di Indonesia merupakan slauran tv yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Begitu juga dengan isi atau konten di dalamnya banyak digunakan sebagai sarana oleh pemerintah untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan pemerintah. TVRI menjadi bagian dari sistem politik di Indonesia dan digunakan pemerintah untuk menyebarkan berbagai macam prestasi serta kebijakan pemerintah. memanen padi, kuis kelompok petani, temu pemerintah dengan pedagang, belajar bahasa Inggris, dan cerdas cermat antarpelajar adalah contoh-contoh acara yang digunakan pemerintah berkaitan dengan sistem politik dan kebijakan publik di Indonesia.

Ragam Perspektif Ilmu Politik

Miriam Budiardjo (2012) menyebutkan terdapat empat poin dalam pembahasan mengenai politik, yaitu:

1. Tujuan kegiatan politik

2. Cara mencapai tujuan tersebut

3. Kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu

4. Kewajban (obligation) yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut

Untuk melengkapi poin di atas, pembahasan mengenai politik perlu dikuat dan dipertajam dengan perpektif yang dikemukakan Richard Little dan Michael Smith (2002). Terdapat tiga perspektif dalam dunia politik. Mereka membaginya dalam tabel sebagai berikut:

Pada perspektif kekuasaan dan keamanan, aktor pembuat kebijakan adalah negara yang dalam hal diwakili oleh pemerintah. Dalam proses pembuatannya, kepentingan-kepentingan nasional yang semakin banyak dan semakin kompetitif digunakan sebagai pedoman perumusan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan berisi batasan-batasan dan ketertiban dalam masyarakat yang anarki.

Pada perspektif interdependensi dan relasi tradisional, aktor pembuat kebijakan adalah negara dan organisasi non negara. Dalam proses pembuatannya, isu yang diangkat adalah pengelolaan permasalahn global yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan berupa aturan perilaku dalam masyarakat polysrchical.

Pada perspektif dominasi dan ketergantungan, aktor yang terlibat dalam pembuatannya dipengaruhi oleh kelas ekonomi yang dikuasai oleh kaum pemilik modal. Dalam proses pembuatannya, isu yang diangkat adalah eksploitasi dan ketergantungan. Berangkat dari ketidakadilan tersebut, hasil dari perumusan kebijakan adalah memperjuangkan hak kaum buruh dalam strukrur sosial pusat-pinggiran.

Dimensi dan Karakter Kebijakan Komunikasi

Dalam Aritonang (2011), kebijakan komunikasi memiliki arti dari Unesco yang dikutip dalam Ughboajah (1980) bahwa sebagai kumpulan dari norma-norma dan prinsip yang disepakati demi ketertiban perilaku sistem komunikasi. Setiap negara memiliki sistem komunikasi dengan pola yang berbeda maka kebijakan komunikasi akan diberikan saat setelah pemerintah pada suatu negara menciptakan sistem komunikasi. Dalam menjalankan sistem kebijakan komunikasi tersebut perlu adanya fungsi dan sebuah regulasi agar dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan komunikasi mempunyai tiga hal penting yang dieknal dengan konteks, domain, dan paradigma. Konteks adalah hal berkaitan secara langsung yang melingkupi politik, ekonomi, dan lain-lain. Domain berarti nilai yang dimuat dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi dan ekonomi global. Paradigma adalah hal yang mengarahkan sebuah kerangka menjadi tujuan pada kebijakan komunikasi tersebut.

Karakteristik jenis kebijakan komunikasi (studi kasus UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik):

Setelah pemerintah merencangkan kebijakan komunikasi maka lahirlah kebijakan publik untuk disosialisasikan pada masyarakat. Dalam Aritonang (2011), kebijakan publik memiliki bagian yang terdiri atas beberapa sifat, yaitu policy demands, policy decisions, policy statements, policy output, dan policy outcomes. Policy demands, kebijakan yang dibuat atas permintaan atau kebutuhan warga masyarakat secara pribadi maupun kelompok dalam sistem politik guna menyelesaikan masalah yang mereka rasakan. Policy decisions adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan dari pejabat publik yang berwenang untuk memberi arahan kebijakan tersebut pada masyarakat. Policy statements adalah pernyataan atau ungkapan dari pemerintah secara formal mengenai kebijakan yang ditetapkan, misalnya ketetapan eksekutif, legislatif, dan lainnya. Policy output adalah hasil kerja dalam wujud nyata selama proses kebijakan publik tersebut dibuat hingga selesai dan perilaku penerapan pada masyarakat. Policy outcomes adalah akibat atau konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat karena dengan terciptanya suatu kebijakan maka akan menimbulkan opini pro dan kontra terhadap apa yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan oleh pemerintah demi kebaikan masyarakat (Aritonang, 2011).

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. (2012). Konsep dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Almond, Gabriel. (1956). Comparative political system. http://www.jstor.org/. Diakses 16 Februari 2020 pada pukul 20:19)

Aritonang, Agusly I. 2011. Kebijakan komunikasi di Indonesia: gambaran implementasi uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public. Jurnal Komunikasi. Vol. 1, No. 1.

Budiardjo, Miriam. (2012). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Little, Richard & Michael Smith. (2002). Perspectives of world politics. New Jersey: Prentice Hall.

Subarsono, A. G. Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafei, Inu. (2011). Manajemen pemerintahan. Bandung: Pustaka Rineka Cipta.

Sumber Laman:

https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/alat-kekuasaan-bernama-tvri-cUvu. Diakses pada 17 Februari pada pukul 19:04